Judul : Pemprov Jabar Verifikasi Guru Honorer
link : Pemprov Jabar Verifikasi Guru Honorer
Pemprov Jabar Verifikasi Guru Honorer
Sahabat pembaca blog Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan sedang melakukan verifikasi guru honorer SMA/SMK yang kini mejadi kewenangan Pemprov. Akibatnya, mereka belum menerima haknya.
Verifikasi guru honor yang semula berada dibawah penanganan Pemerintah Kabupaten/Kota memang memakan waktu lama karena jumlah guru honorer SMA/SMK mencapai 21 ribu orang.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan, pihaknya menargetkan verifikasi selesai pekan ini. Prosesnya dipercepat karena berhubungan dengan honor guru.
“Kami berpihak pada guru honorer. Harap bersabar. Verifikasi berdasarkan keputusan gubernur yang baru, karena di tahun ini kami sudah berencana menaikan honornya,” kata Hadadi, Kamis (9/3).
Lanjut Hadadi, sebelemunya honor mereka Rp 25 ribu sampai Rp 45 ribu per jam, maka sekarang jumlah honor yang akan mereka terima minimal sebesar Rp 75 ribu per jam. Maka jika dikalikan honor mereka dalam satu bulan bisa mencapai Rp 1,8 juta.
Selain itu Hadadi menjelaskan, bukan hanya guru saja yang akan diatur terkait honor dilingkup pendidikan akan tetapi pihaknya akan mengatur para pustakawan, office boy dan satpam.
“Untuk yang diluar guru ada sekitar 20 ribu orang, mereka juga merupakan tenaga kependidikan yang membantu dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka dengan itu kami akan memikirkan untuk mereka,” ujar dia.
Dalam prosesnya kata Hadadi, mereka melakukan ses verifikasi seperti guru honorer karena berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, gaji yang diberikan kepada para honorer tidak lagi dalam bentuk dana hibah melainkan bantuan langsung.
“Kalau dana hibah, verfikasinya cukup sampai kepala sekolah saja. Sedangkan bantuan langsung, kepala dinas pun harus tahu berapa jumlah OB dan satpam yang diverifikasi,” ujarnya.
Hadadi menambahakan, bagi ketenagaan pendidikan diluar guru untuk tahun 2017 ini belum menggunakan APBD Provinsi Jabar melaikan dari komite sekolah. Anggaran yang dari komite itu kata Hadadi yang berasal dari sumbangan masyarakat dan wali murid.
“Boleh asalkan jangan meminta dengan pakasaan, Penggunaan uang komite sekolah merupakan back up bagi mereka yang teranggarkan dalam APBD,” tutur dia.
Verifikasi guru honor yang semula berada dibawah penanganan Pemerintah Kabupaten/Kota memang memakan waktu lama karena jumlah guru honorer SMA/SMK mencapai 21 ribu orang.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan, pihaknya menargetkan verifikasi selesai pekan ini. Prosesnya dipercepat karena berhubungan dengan honor guru.
“Kami berpihak pada guru honorer. Harap bersabar. Verifikasi berdasarkan keputusan gubernur yang baru, karena di tahun ini kami sudah berencana menaikan honornya,” kata Hadadi, Kamis (9/3).
Lanjut Hadadi, sebelemunya honor mereka Rp 25 ribu sampai Rp 45 ribu per jam, maka sekarang jumlah honor yang akan mereka terima minimal sebesar Rp 75 ribu per jam. Maka jika dikalikan honor mereka dalam satu bulan bisa mencapai Rp 1,8 juta.
Selain itu Hadadi menjelaskan, bukan hanya guru saja yang akan diatur terkait honor dilingkup pendidikan akan tetapi pihaknya akan mengatur para pustakawan, office boy dan satpam.
“Untuk yang diluar guru ada sekitar 20 ribu orang, mereka juga merupakan tenaga kependidikan yang membantu dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka dengan itu kami akan memikirkan untuk mereka,” ujar dia.
Dalam prosesnya kata Hadadi, mereka melakukan ses verifikasi seperti guru honorer karena berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, gaji yang diberikan kepada para honorer tidak lagi dalam bentuk dana hibah melainkan bantuan langsung.
“Kalau dana hibah, verfikasinya cukup sampai kepala sekolah saja. Sedangkan bantuan langsung, kepala dinas pun harus tahu berapa jumlah OB dan satpam yang diverifikasi,” ujarnya.
Hadadi menambahakan, bagi ketenagaan pendidikan diluar guru untuk tahun 2017 ini belum menggunakan APBD Provinsi Jabar melaikan dari komite sekolah. Anggaran yang dari komite itu kata Hadadi yang berasal dari sumbangan masyarakat dan wali murid.
“Boleh asalkan jangan meminta dengan pakasaan, Penggunaan uang komite sekolah merupakan back up bagi mereka yang teranggarkan dalam APBD,” tutur dia.
Berita ini bersumber dari Fokus Jabar.
Demikianlah Artikel Pemprov Jabar Verifikasi Guru Honorer
Sekianlah artikel Pemprov Jabar Verifikasi Guru Honorer kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pemprov Jabar Verifikasi Guru Honorer dengan alamat link https://lokerlowongankerjacpns.blogspot.com/2017/03/pemprov-jabar-verifikasi-guru-honorer.html
0 Response to "Pemprov Jabar Verifikasi Guru Honorer"
Posting Komentar